6 Cara Mencegah Perundungan di Pondok

Perundungan di lingkungan asrama sering baru diketahui setelah korban sudah lama menahan diri. Karena itu pencegahan lebih penting daripada penindakan. Tulisan ini ditujukan bagi pengurus, pengasuh, dan wali asrama. Kami tidak membahas kasus tertentu, hanya aturan dan kebiasaan yang bisa dibangun. Sebagian langkah mengacu pada petunjuk teknis perlindungan santri dari Kementerian Agama yang diumumkan pada 5 November 2026, sebagian lainnya adalah saran umum yang kami tandai.

1. Sepakati dulu apa yang disebut perundungan

WHO mendefinisikan perundungan (bullying) sebagai agresi berulang yang disengaja oleh anak lain, dengan ketidakseimbangan kekuatan, dan sering terjadi di sekolah maupun lewat dunia daring. Dua unsur penting di sini adalah berulang dan tidak seimbang. Saran: jelaskan definisi ini kepada pengasuh dan santri dengan contoh yang dekat, misalnya memanggil dengan julukan yang menyakitkan, menyuruh-nyuruh junior tanpa henti, atau mengucilkan teman. Dengan begitu, semua orang tahu batasnya.

2. Tinjau tata tertib dan hapus hukuman fisik

Juknis Kemenag menyebut meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik sebagai langkah awal bagi pesantren. Juknis itu juga menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan aman ada pada orang dewasa dan lembaga, bukan pada anak. Periksa tata tertib pondok. Bila ada pasal yang membolehkan pukulan, hukuman yang mempermalukan, atau penugasan berlebihan sebagai sanksi, ganti dengan sanksi yang mendidik.

3. Bentuk atau aktifkan tim pelindungan anak

Langkah awal berikutnya dalam juknis adalah membentuk atau mengaktifkan satuan tugas atau tim pelindungan anak. Tim ini sebaiknya terdiri dari beberapa orang yang berbeda peran, agar santri punya lebih dari satu orang yang bisa didatangi. Saran: pastikan ada anggota perempuan dan laki-laki, dan pastikan seluruh santri tahu siapa saja anggotanya.

4. Pasang kanal pengaduan dan jelaskan cara kerjanya

Juknis menyarankan informasi kanal pengaduan dipasang di tempat yang dibaca santri setiap hari. Juknis menyebut sekurang-kurangnya tiga kanal internal, yaitu Telepontren, web, dan AMAN, serta kanal eksternal SAPA 129. Juknis juga menyatakan bahwa laporan tanpa nama tetap ditindaklanjuti, dan pelapor, korban, serta saksi dijamin bebas dari pembalasan. Hal terakhir ini penting dijelaskan langsung kepada santri: melapor tidak akan membuat mereka dihukum.

5. Libatkan santri dan rawat lingkungan yang aman

Juknis memasukkan partisipasi santri dan kerahasiaan data sebagai prinsip perlindungan. WHO, dalam daftar strategi pencegahan kekerasan terhadap anak (INSPIRE), menyebut perubahan norma dan nilai, lingkungan yang aman, dukungan bagi orang tua dan pengasuh, serta pendidikan dan keterampilan hidup. Dalam praktiknya, saran kami:

• Ajak santri senior ikut merumuskan aturan, bukan hanya menjalankan perintah.
• Perhatikan tempat yang sepi dan tidak terawasi, seperti ujung lorong, kamar mandi, dan area belakang, lalu atur pengawasan di sana.
• Beri tugas dan penghargaan kepada senior yang membimbing junior dengan baik.

6. Tanggapi laporan dengan tenang dan rujuk bila perlu

Ketika ada laporan, dengarkan dulu tanpa menyalahkan pelapor, dan jaga kerahasiaannya. Juknis menyebut mekanisme penanganan kasus, termasuk rujukan ke layanan medis, psikologis, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum. Juknis menegaskan bahwa mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum dan tidak boleh menghambat aparat penegak hukum. Artinya, pengurus perlu tahu kapan masalah harus dibawa ke luar pondok.

Mengapa ini penting

WHO mencatat bahwa kekerasan, termasuk perundungan, adalah faktor risiko bagi kesehatan jiwa remaja. WHO juga menyebut dampak kekerasan terhadap anak yang dapat berlanjut sampai dewasa, seperti gangguan mental, perilaku berisiko, dan putus sekolah. Langkah di atas tidak menjamin tidak akan ada masalah. Namun pondok yang punya aturan jelas, pengasuh yang mau mendengar, dan jalur pengaduan yang aman memberi kesempatan lebih besar bagi masalah untuk ditangani sebelum membesar.